Tonsealama – Jadi percontohan dalam Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pememrintah (LKPP) Republik Indonesia, melaksanakan kegiatan Pengukuran Kematangan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Desa Tonsealama Kecamatan Tondano Utara, Minahasa, bertempat di Balai Kemasyarakat Desa, Kamis (08/08/2024).

Kegiatan diawali doa bersama yang dipimpin oleh Pdt.Abraham Lintong, M.Th, Pendeta GMIM Siloam Tonsealama. Kemudian, Sosialisasi tentang proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kebijakan-kebijakan tentang PBJ, disampaikan oleh Anita Carollin, Analis Kebijakan Madya Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP RI, didampingi oleh Fakhrina Auliya. dilanjutkan dengan pengukuran tingkat kematangan Pemerintah Desa Tonsealama dalam Pengadaan Barang/Jasa. Dimana sebelumnya, Pemerintah Desa telah mengisi form selt assessment melelaui tautan yang diberikan oleh LKPP RI.

Anita Carollin, mengatakan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyampaikan bahwa, sebagai pengelola anggaran negara, baik itu dalam APBN, APBD, maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), untuk pembelian barang atau pengadaan barang, sudah seharusnya melalui mekanisme PBJ yang baik dan benar.

“Desa Tonsealama, terpilih menjadi salah satu desa percontohan, untuk matang PBJ di Desa. Yang dilakukan adalah, perbaikan-perbaikan dari sisi Tata Kelola, Sumber Daya Manuasia, transparansi maupun akuntabilitas dalam proses PBJ di Desa. Harapannya, dari 81.616 Desa di Indonesia, Tonsealama akan menjadi contoh terutama di wilayah Minahasa, Sulut, pulau Sulawesi, bahkan Indonesia Timur, sehingga untuk belajar PBJ, silahkan datang ke sini, ” terang Anita.

Lebih lanjut, kata dia, dalam proses PBJ, yang mesti diutamakan tetaplah swakelola. “Jadi, pak Hukum Tua dan teman-teman di Desa dalam PBJ tetap harus mengutamakan pengadaan swakelola. Ini harus dijaga dan diingatkan selalu. Kalau melalui penyedia, maka harus diutamakan penyedia yang ada di Desa,” ujarnya.

“Sejauh ini, kami menilai, di Desa Tonsealama ini sudah melakukan hal ini. Ada pembagian tugas dan fungsi Kaur dan Kasi, ada TPK, Bumdes-nya aktif, pelaku usaha juga ada. Sehingga nanti proses PBJ di Desa ini melibatkan masyarakat dan dapat menyumbang peningkatan perekonomian di Desa,” tukasnya.

“Nah, hal-hal inilah yang perlu disampikan dalam bentuk bukti dukung, yang LKPP RI lakukan verifikasi. Nanti, kalau ada yang tidak sesuai, kami minta perbaikan, sehingga nanti bisa ditetapkan sebagai desa matang pengadaan,” ujarnya lagi.

“Prinsipnya adalah transparansi, dan beli dari Desa sendiri,” pungkasnya.

Sementara, Desa Tonsealama sendiri, menjadi 10 besar Desa yang dipilih LKPP RI di seluruh Indonesia. 10 Desa Indonesia dimaksud, yaitu :

1.     Desa Air Ruai, Kabupaten Bangka

2.     Desa Balbar, Kota Tidore Kepulauan

3.     Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya

4.     Desa Pakatto, Kabupaten Gowa

5.     Desa Tonsealama, Kabupaten Minahasa

6.     Desa Lembuak, Kabupaten Lombok Barat

7.     Desa Banjarangkan, Kabupaten Klungkung

8.     Desa Sukojati, Kabupaten Bayuwangi

9.     Desa Bayubiru, Kabupaten Semarang

10. Desa Loa Duri Ilir, Kabupaten Kutai Kartanegara

Sementara, Pj.Hukum Tua Desa Tonsealama, Estefanus Dimpudus, A.Md mengatakan, PBJ di Desa merupakan proses yang penting untuk memastikan Pembangunan Desa berjalan efektif dan efisien.

“Self assessment pengukuran tingkat kematangan PBJ di Desa Tonsealama dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Kami telah mengisi form selt assessment, dan diharapkan memperoleh skor kematangan dengan level memuaskan,” ujar Estefanus.

Menurutnya, dengan mengikuti rekomendasi yang nanti diberikan, diharapkan proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tonsealama bisa menjadi lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Seksi PMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Minahasa, Novia Tairas, SIP, M.Si. Kepala Bagian PBJ Setdakab Minahasa, Meldy Lumintang ST, Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa, Hermawan Soetarman, ST, Koordinator TPP Kabupaten Minahasa (TAPM), Jonathan Alfrin Marasut, SIK, MSc, TAPM Kabupaten Minahasa, Fatimah R.Masloman, SE, Kasi PMD Kecamatan Tondano Utara, Melany Tumarar, S.Sos, PD dan PLD, Novita Rachmat, ST, Junita J.Kalalo, Direktur BUMDesa Sarana Sumber Sejahtera, Novri Rumbajan, Sekdes, Henny Ellen Olga Tumengkol, TPK Desa, Novi Wenas, PKA Desa, Kasi Pelayanan, Diana.K.Rumbajan, Kasi Pemerintahan, Yulius Y.Dimpudus, Kaur Perencanaan, Michael Tampi, Kaur  TU dan Umum, Ferdina Pangemanan, SPD, Sekretaris BUMDesa, Grimaldy Sengkey, serta Perangkat Desa.(Allo)